Rakor berfokus pada evaluasi dan percepatan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kota Sukabumi, Jabar
polkrim-news.com || Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, menegaskan harus memulihkan kepercayaan publik dan tidak menyalahkan masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya memimpin langsung Rapat Koordinasi Kewilayahan bersama jajaran camat dan lurah yang digelar di Oproom Setda Kota Sukabumi, Senin (12/10/2025).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.
Agenda utama rakor berfokus pada evaluasi dan percepatan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dalam pemaparan capaian wilayah, lima kelurahan tercatat sukses mencatatkan kenaikan penerimaan, year on year, sebesar 18 persen, yakni Kelurahan Gedongpanjang, Jayamekar, Cipanengah, Sudajayahilir, dan Cikondang.
Capaian positif juga ditorehkan Kecamatan Citamiang yang dinilai berhasil melampaui target penerimaan PBB-P2 di tingkat kota.
Meski terdapat capaian positif, evaluasi masih menyisakan sejumlah kelurahan yang belum memenuhi target, year on year, serta masih rendahnya kesadaran warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
Permasalahan lain muncul dari keberadaan aset milik lembaga lain di tingkat kewilayahan yang berdalih tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk melunasi pajak.
Merespons hal tersebut, H. Ayep Zaki menginstruksikan seluruh aparatur kewilayahan untuk segera menyusun pemetaan wajib pajak secara komprehensif.
Terhadap wajib pajak yang bermasalah dan tidak patuh, penagihan akan dilakukan secara tegas.
"Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan APH untuk turun ke lapangan," ujarnya.
Dari sisi target, penerimaan PBB-P2 saat ini menyentuh angka, Rp16 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi Rp20-22 miliar.
Untuk memuluskan langkah operasional di lapangan, Pemerintah Kota Sukabumi juga menyiapkan pencairan pendanaan khusus.
Di tengah tuntutan percepatan kinerja, Wali Kota menjamin iklim kerja birokrasi tetap berjalan profesional.
"Saya tidak akan mengganti posisi jabatan atas kebencian," ucapnya.
Terkait pemulihan kepercayaan publik, Pemkot akan menggenjot pembangunan infrastruktur melalui skema tunda bayar.
"Kita akan membangun kota dengan skema tunda bayar ini, sejalan dengan apa yang digagas oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi," katanya,
Ayep juga menginstruksikan secara teknis, agar elevasi trotoar dibangun sejajar dengan posisi rumah warga dan tidak terlalu tinggi.**
Posting Komentar