Koordinasi Lintas Instansi Kepala BPN Sambangi DPRD Kota Cimahi

Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Bapak Andhi Pratama Putra, menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Cimahi. (istimewa)

Kota Cimahi

polkrim-news.com || Pertemuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Bapak Andhi Pratama Putra, menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Cimahi. Rapat tersebut bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Cimahi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi. Kamis. (3/7/2025)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi lintas instansi dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang berada di Kota Cimahi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cimahi, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Serta perwakilan dar berbagai Dinas/Lembaga terkait lainnya.

"Ini mencerminkan komitmen kami dalam mendukung penegakan hukum serta kolaborasi antarlembaga dalam penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Kota Cimahi," kata Andhi.

Andhi juga menyatakan komitmen, sekaligus mendukung penegakan hukum serta kolaborasi antarlembaga dalam penyelesaian isu-isu strategis di wilayah Cimahi.

"Kerja sama antarlembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum dan penyelesaian isu-isu strategis," ucapnya.

Kemudian, menggabungkan kekuatan dan sumber daya antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum dan penyelesaian isu-isu strategis.

"Selain itu, juga melakukan koordinadi, upaya dan kegiatan antarlembaga untuk memastikan keselarasan dan keberhasilan dalam penegakan hukum dan penyelesaian isu-isu strategis,". tutur Andhi.

Andhi berharap dengan  kesepakatan komitmen ini dapat meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Menyelesaikan isu-isu strategis di wilayah, kata ia misalnya seperti keamanan, ekonomi, dan sosial, melalui kerja sama dan koordinasi antarlembaga. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah melalui kerja sama dan koordinasi yang efektif.

"Dengan demikian, komitmen dalam mendukung penegakan hukum serta kolaborasi antarlembaga menjadi penting dalam meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah," tambah Andhi. (eri)