Tak Ada Dana Operasional, Ribuan Penerima Manfaat Distribusi MBG di Kecamatan Plered Terhenti

Tak Ada Dana Operasional, Ribuan Penerima Manfaat Distribusi MBG di Kecamatan Plered Terhenti.

CIREBON, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, terhenti pada Jumat, 23 Oktober 2026. Akibatnya, ribuan siswa dan tenaga pendidik di beberapa sekolah tidak menikmati MBG seperti biasanya.

Pantauan awak media di lapangan, sejumlah sekolah di sekitaran Kecamatan Plered tampak tidak menerima distribusi MBG pada jam makan siang. Padahal, program tersebut rutin disalurkan setiap hari pada jam belajar.

Keluhan pun datang dari siswa dan wali murid. Sebut saja A, salah satu siswi SMK di Plered, yang mempertanyakan terhentinya distribusi tersebut.

"MBG yang biasa kami terima setiap jam makan siang, Jumat kemarin tidak ada. Tidak dinikmati," keluhnya.

Hal senada diungkapkan Wali Murid lainnya. Ia menilai pendistribusian MBG tidak merata dan tidak berkeadilan.

"Ini ada apa? Beberapa sekolah lain ada yang menerima MBG, sekolah lain tidak. Ini jelas tidak berkeadilan. Ada apa pemerintah kita ini?," ujarnya dengan nada kecewa.

KSPPG Akui Saldo Habis, Anggaran Belum Turun

Saat dikonfirmasi, salah satu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) di wilayah Plered membenarkan terhentinya distribusi MBG tersebut.

Ia beralasan, anggaran operasional produksi belum turun dari Bank BTN.

"Saldo kami habis. Dana Bantuan Pemerintah (Banper) produksi belum juga turun. Ada 3 SPPG yang tidak beroperasi karena hal tersebut," jelasnya singkat, Jumat (23/10/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kendala teknis pada sistem penyaluran anggaran dari pusat ke Satuan Pelayanan di daerah.

BJI: Ini Kegagalan Sistem Internal dan Tidak Profesional

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Bikers Journalist Indonesia (BJI) Cirebon, Arsy Al Banzary, sangat menyayangkan terhentinya distribusi MBG hanya karena alasan biaya operasional.

Menurutnya, alasan tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan dalam manajemen program prioritas nasional.

"Tidak beroperasinya KSPPG dengan alasan tidak ada biaya produksi adalah hal yang tidak profesional. Seharusnya publik tidak perlu tahu teknis internal soal penerimaan anggaran. Biarkan publik hanya tahu bagaimana setiap Siswa dan Tenaga Pendidik bisa menerima MBG sesuai haknya," tegas Arsy.

Arsy menilai, kejadian ini merupakan kegagalan sistem internal Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan keberlangsungan program.

"Dengan adanya MBG yang tidak dinikmati oleh beberapa sekolah, ini adalah suatu kegagalan sistem internal BGN. Ini harus ada perbaikan," lanjutnya.

Ia menambahkan, jika persoalan ini terus berulang, yang dirugikan adalah penerima manfaat, yakni siswa dan tenaga pendidik juga masyarakat serta mencederai rasa keadilan dalam menerima program pemerintah pusat.

"Jika terus terjadi, kasihan penerima manfaat. Pada akhirnya tidak ada keadilan dalam menerima program pemerintah pusat," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, BJI masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak BGN dan Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Cirebon terkait solusi agar distribusi MBG di Plered kembali normal. (*/Mak)