102 ASN yang dilantik terdiri dari 9 pejabat administrator eselon III, 31 pejabat pengawas eselon IV, 20 pejabat fungsional, serta 42 CPNS yang resmi diangkat menjadi PNS.
Kota Sukabumi, Jabar
polkrim-news.com || Pemerintah Kota Sukabumi melantik dan mengambil sumpah jabatan 102 aparatur sipil negara, di Gedung Juang '45, Senin (6/7/2026).
Pelantikan dipimpin langsung Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi media sosial dalam pelayanan publik.
Sebanyak 102 ASN yang dilantik terdiri dari 9 pejabat administrator eselon III, 31 pejabat pengawas eselon IV, 20 pejabat fungsional, serta 42 CPNS yang resmi diangkat menjadi PNS.
Prosesi pelantikan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Sukabumi.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan amanah untuk menghadirkan birokrasi yang produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
"Setiap aparatur dituntut bekerja cepat, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Wali Kota juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Struktur APBD Kota Sukabumi masih didominasi belanja pegawai sehingga perlu langkah strategis menciptakan ruang fiskal yang sehat.
Dua strategi disiapkan, yakni penataan jumlah aparatur bertahap sesuai kebutuhan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Peningkatan PAD mulai berdampak pada percepatan pembangunan. Sejumlah proyek infrastruktur telah direalisasikan, seperti pembangunan tugu perbatasan, Gedung Dekranasda, Jembatan Kopeng, perbaikan Jalan Gudang dan Jalan Prana, serta pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Puyuh.
Selain tata kelola keuangan, Ayep mendorong transformasi budaya kerja melalui pemanfaatan teknologi digital.
Seluruh pejabat dan ASN diminta memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana komunikasi publik untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.
Informasi mengenai program, capaian kinerja, dan layanan publik diharapkan disampaikan secara terbuka, cepat, dan mudah diakses.
Bagi Ayep, kinerja pemerintah harus diukur dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.**
Posting Komentar