DPRD menegaskan koordinasi dan transparansi harus dikedepankan.
Kota Sukabumi, Jabar
polkrim-news.com || DPRD Kota Sukabumi akan meminta penjelasan DPUTR terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk revitalisasi pedestrian Setukpa dan perbaikan Jalan Prana di APBD Murni 2026. DPRD menegaskan koordinasi dan transparansi harus dikedepankan.
Ketua DPRD Wawan Juanda menyebut DPRD belum membahas khusus pelaksanaan APBD 2026. Karena itu pihaknya akan menelusuri kebijakan penggunaan BTT sebelum menilai lebih lanjut, Rabu (1/7/2026).
"BTT memang diprioritaskan untuk hal tidak terduga seperti bencana atau darurat. Tapi ada hal urgen yang bisa digunakan BTT. Tentu tetap harus ada koordinasi dengan DPRD sebagai sama-sama pemerintah daerah," ujar Wawan.
Sekretaris DPUTR Muhamad Sahid sebelumnya mengatakan, revitalisasi pedestrian Setukpa sebesar Rp2,4 miliar dan perbaikan Jalan Prana Rp2,2 miliar bersumber dari dana BTT.
Wawan menegaskan koordinasi Pemda dan DPRD penting agar penggunaan anggaran sesuai prosedur dan DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan.
DPRD juga menyoroti keterbatasan fiskal yang berdampak pada program pelayanan. Bantuan perbaikan rumah akibat bencana dan program rutilahu belum seluruhnya terealisasi.
"Kami akan cek langsung ke DPUTR. Sekalipun kondisi fiskal tidak baik-baik saja, itu tetap harus dianggarkan. Tapi kita akui, lemahnya keuangan daerah berdampak ke DPUTR yang mengalami pengurangan anggaran," katanya.
Sahid mengakui banyak usulan perbaikan rumah warga belum bisa dipenuhi meski permohonan datang hampir tiap minggu.
DPRD memastikan akan mendalami penggunaan BTT agar kebijakan penganggaran tetap sesuai aturan, transparan, dan mengutamakan kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan fiskal.**
Posting Komentar