Kuasa Hukum Ono Surono Sebut Penyidik KPK Tidak Profesional

Kuasa Hukum Ono Surono, Sahali, S.H.

Sahali, S.H., yang merupakan kepala BBHAR PDI Perjuangan Jawa Barat, menyayangkan penyidik KPK yang tidak profesional, mem-framing seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper. 

Jawa Barat,

polkrim-news.com || Tindakan KPK menggeledah kediaman Ono Surono dan menyita sejumlah barang, dinilai melanggar KUHAP.

Kuasa Hukum Ono Surono, Sahali, S.H., menyebut, penggeledahan rumah tanpa membawa surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat melanggar aturan sesuai ketentuan dalam KUHAP Baru Pasal 114 ayat 1.

Penyidik juga menyita barang yang tidak ada kaitannya yaitu buku catatan tahun 2010, buku Kongres PDI Perjuangan 2015 dan satu HP Samsung dalam kondisi sudah rusak.

"Penyitaan ini nyata-nyata melanggar KUHAP Baru Pasal 113 ayat 3 yang menyatakan, 'Dalam melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana'. Jangan sampai penegak hukum malah melanggar hukum," tandasnya, Jumat (3/4/2026).

Sahali, S.H., yang merupakan kepala BBHAR PDI Perjuangan Jawa Barat, menyayangkan penyidik KPK yang tidak profesional, mem-framing seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper. 

Padahal, hanya membawa 2 buku agenda pribadi, buku partai dan HP Samsung rusak di rumah Ono Surono di Indramayu.

"Dalam penggeledahan di Bandung pada 1 April, KPK juga membawa uang arisan yang ada di lemari pakaian Istri Ono Surono. Padahal, sudah dijelaskan tapi tidak dipedulikan oleh penyidik. Kami khawatir aparat penegak hukum justeru menciderai penegakan supremasi hukum di Indonesia," jelasnya.

Sahali menekankan, gerakan KPK juga ada kesan membangun opini negatif di masyarakat. Kondisi ini sangat merugikan Ono Surono.

"Kami mengajak kepada semua pihak untuk sama-sama menjunjung tinggi supremasi hukum. Kita semua wajib taat, patuh dan melangkah sesuai aturan hukum," pungkasnya.(*/Yolan)