![]() |
| Wilman Sugiansyah, Kadis PUPR Kota Cimahi. |
Kota Cimahi
polkrim-news.com || Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah memastikan seluruh proyek yang sudah dibangun pemerintah sepanjang 2025 lalu akan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Proyek infrastruktur dijalankannya, kata Wilman sudah sesuai dengan prinsip 3T (tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran). Pihaknya mengklaim jika prinsip tersebut merupakan sebuah instrumen pengendali agar pembangunan di Kota Cimahi ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata.
"Kami ingin pastikan jika setiap proyek berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran saja," kata Wilman, Sabtu (3/1/2026).
Menurutnya, dengan melakukan pendekatan perencanaan yang fokus serta pelaksanaan di lapangan yang terukur, DPUPR berharap pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi tidak lagi bersifat tambal sulam, tetapi menjawab persoalan mendasar Kota Cimahi secara sustainable atau berkelanjutan.
Wilman menyatakan jika pihaknya telah mengunci atau hanya berfokus pada tiga sektor krusial sepanjang 2025 lalu sebagai pegangan arah pembangunan infrastruktur daerah Kota Cimahi yaitu peningkatan konektivitas jalan, pengendalian banjir, dan penguatan ruang publik. Semua ini merupakan sebuah kebijakan yang merupakan turunan langsung dari visi kepala daerah, bukan sekadar proyek rutin tahunan yang harus dijalankan lalu selesai begitu saja.
Fokusnya pada tiga sektor krusial tersebut, lahir dari sebuah evaluasi persoalan infrastruktur yang selama ini paling dikeluhkan oleh warga. Macet, genangan air saat hujan, serta minimnya ruang publik atau ruang terbuka hijau dinilai menjadi tantangan dan pekerjaan rumah utama DPUPR yang harus dijawab secara terukur.
"Di sektor transportasi, DPUPR sudah membangun bundaran di kawasan strategis untuk memperbaiki sistem lalu lintas," ucapnya.
Wilman menegaskan pembangunan Bundaran Jati bukan hanya solusi teknis atas kemacetan lalu lintas, namun bagian dari upaya penataan wajah kota.
"Saya berharap Keberadaan bundaran mampu mengurangi titik kemacetan, sekaligus nilai tambah bagi estetika kawasan perkotaan yang selama ini terkesan padat dan semrawut," tutur Wilman.
Selain itu, DPUPR juga concern terhadap pengendalian banjir. Sebagai langkah nyata, pemerintah melakukan pemeliharaan drainase secara berkala sebagai langkah preventif untuk menekan potensi genangan di wilayah langganan banjir saat hujan.
"Persoalan drainase ini harus dipelihara secara rutin agar fungsi aliran tetap optimal. Kemudian Tak kalah penting, pengembangan dan revitalisasi ruang publik juga masuk dalam agenda prioritas kota dengan orientasi pada kenyamanan dan fungsi sosial bagi warga," pungkasnya. (eri)

Posting Komentar