Sebagai upaya untuk penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan BPN
Kabupaten Sukabumi, Jabar
polkrim-news.com || Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, dihadiri Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, SH. MH, rapat membahas percepatan pelaksanaan reforma agraria, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi, Senin (05/01/2026).
Rapat kerja tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan BPN dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan serta mendorong terwujudnya keadilan agraria di Kabupaten Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa reforma agraria memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah, mengurangi konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar instansi terkait agar program reforma agraria dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," jelasnya.
Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya pemetaan data pertanahan yang akurat, percepatan legalisasi aset, serta penyelesaian sengketa tanah secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Sementara itu, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi H. Iwan Ridwan, mendorong agar seluruh perangkat daerah terkait dapat lebih proaktif dalam mendukung program reforma agraria, termasuk melalui penguatan regulasi, pendampingan kepada masyarakat, serta optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah.
"Melalui rapat kerja ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Sukabumi, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang tertib dan berkeadilan," tegasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan/ ATR BPN dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sukabumi.**
Posting Komentar