IGA Kemendagri 2025, Kota Cimahi Raih Predikat “Kota Sangat Inovatif”

Even Innovation Government Award (IGA) 2025 yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kota Cimahi

polkrim-news.com || Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam event Innovation Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam event tersebut Kota Cimahi kembali meraih predikat “Kota Sangat Inovatif” hal tersebut lantaran berbagai terobosan yang diluncurkan dinilai Kemendagri mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Pemkot Cimahi dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, inklusif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

IGA merupakan penghargaan tahunan dari Kemendagri kepada pemerintah daerah atas keberhasilannya menghadirkan inovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan. Melalui ajang ini, Kemendagri berharap dapat mendorong semangat inovasi di seluruh daerah.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cimahi. Ia menyebut capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran.

“Alhamdulillah Kota Cimahi mendapatkan penghargaan Innovative Government Award dengan predikat Sangat Inovatif dan berada di urutan 12 nasional, naik dari posisi 18 tahun sebelumnya. Terima kasih kepada seluruh ASN Kota Cimahi yang telah bekerja keras hingga Cimahi meraih penghargaan ini,” katanya, Rabu (11/12/2025).

Ngatiyana berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Cimahi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan adaptif.

Adapun penilaian IGA 2025 berfokus pada indikator inovasi daerah yang mencakup regulasi, SDM, kecepatan inovasi, manfaat langsung bagi masyarakat, serta data pendukung dari BPS dan kementerian terkait. Penilaian juga mensyaratkan pemenuhan minimal tiga urusan wajib pelayanan dasar guna menilai ekosistem inovasi daerah secara menyeluruh. (eri)