![]() |
| Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri. (Istimewa) |
Kota Cimahi
polkrim-news.com || Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan sungai kritis di RW 28, Kelurahan Cipageran. Ia mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah membiarkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dan dana kebencanaan mengendap, sementara warga terus dihantui banjir.
Enang menegaskan bahwa kondisi sungai di perbatasan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersebut sudah masuk kategori darurat. Kerusakan parah di aliran sungai menjadi penyebab utama luapan air yang merendam pemukiman warga Cimahi setiap kali hujan deras mengguyur. "Ada BTT, ada anggaran bencana. Kenapa tidak digunakan? Apakah harus menunggu kejadian lebih buruk baru bertindak?" ujar Enang , Sabtu (18/12/2025) saat dikonformasi via telpon.
Politisi Partai NasDem ini menolak alasan administratif perbatasan sebagai penghambat perbaikan. Menurutnya, keselamatan warga Cimahi harus menjadi prioritas utama di atas perdebatan batas wilayah dengan KBB. "Warga yang terkena langsung adalah warga kita. Maka harus ada tindakan yang dilakukan dari Cimahi. Nyatakan dulu sikap kita supaya sungai ini bisa dibenahi," tegasnya.
Ia mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi untuk segera melakukan langkah teknis di lapangan. Dibandingkan menunggu proyek jangka panjang seperti kolam retensi yang terkendala pembebasan lahan, Enang menuntut perbaikan fisik sungai segera dilakukan.
- Perbaikan menyeluruh, Penanganan dari hulu hingga hilir.
- Sodetan, Pembuatan jalur air baru di titik krusial.
- Normalisasi, Pembersihan dan perbaikan alur sungai yang rusak parah. (eri)

Posting Komentar