"Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan keluarga diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan anak"Kabupaten Sukabumi, Jabar
polkrim-news.com || Pemerintah Kota Sukabumi melalui DP2KBP3A bekerja sama dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah V Provinsi Jawa Barat, menggelar kegiatan advokasi pendampingan dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor KCD tersebut diikuti oleh para guru bimbingan konseling (BK) dari jenjang SMP dan SMA.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, bukan hanya pemerintah.
Bobby menyampaikan, pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak memiliki kesempatan memperbaiki diri dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat.
"Perlindungan anak adalah urusan bersama. Kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan di sekolah dan di rumah harus sejalan. Harus ada kesepakatan antara orang tua dan guru sehingga ketika muncul potensi pelanggaran, guru dapat memantau dan menindak secara tepat,” ujarnya.
Selain itu, Bobby juga menyoroti pentingnya kerja sama antara keluarga dan lembaga pendidikan dalam mencegah timbulnya kasus pelanggaran hukum di kalangan pelajar.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan guru akan menciptakan ruang pengawasan yang lebih efektif terhadap perilaku anak.
Sementara itu, Kepala Bidang PPA DP2KBP3A Kota Sukabumi, Ineu Nuraeni, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun sinergi antara pihaknya dan sekolah dalam memberikan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum
Di antaranya menjalin koordinasi dengan Unit PPA Polres Sukabumi, serta menggelar sosialisasi di berbagai sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tercipta lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, serta mendukung tumbuh kembang anak tanpa tekanan dan diskriminasi.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan keluarga diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Sukabumi.**
Posting Komentar