Hindari Pembohongan Publik, Aset Milik Pemkot Harus Ada Transparansi

Mobil yang Digunakan Oleh Salah Satu Kepala Dinas di Lingkungan Pemkot Cimahi

Kota Cimahi

polkrim-news.com || Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi harus terus melakukan penertiban dan pemeliharaan berkala terhadap seluruh asetnya. Terutama aset bergerak yang cenderung mudah untuk dimanipulasi daripada aset yang tidak bergerak.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Forum Pemuda Dinamika Abdi Rakyat (Fopdar) Glen M Bakry mengatakan Pemkot Cimahi tentu saja memiliki kewajiban untuk menjaga aset miliknya. Inventarisir secara rutin tentu penting dilakukan untuk memastikan aset-asetnya tersebut ada dan dipergunakan sebagaimanamestinya.

"Keterbukaan atau transparansi atas informasi keberadaan aset tersebut haruslah terbuka kepada masyarakat luas. Khususnya aset-aset yang bergerak karena cenderung mudah dimanipulasi dan dipindahtangankan." ucap Glen Rabu, (2/7/2025).

Maksudnya, kata ia dengan langkah itu, penyalahgunaan aset oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang berpotensi menjadi sebuah kebohongan publik dapat dihindari sedini mungkin.

Menurut Glen, Selain Pemkot, DPRD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan itu.

"Pemkot dan DPRD Kota Cimahi berkewajiban untuk mengamankan aset-aset milik Kota Cimahi jangan sampai hilang ataupun dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, agar tidak menjadi kebohongan publik terhadap aset yang sejatinya milik rakyat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi Fredy Siagian  menyebutkan masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cimahi yang kekurangan kendaraan operasional.

Hal lainnya, selama dirinya menjadi Ketua Komisi I adalah kondisi mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang jumlahnya masih belum ideal sesuai dengan kebutuhan.

Tak hanya mobil Damkar, pada Dinas yang menjadi Mitra Komisi I juga masih kekurangan kendaraan operasional.

Saat ditanya soal kondisi mobil Kepala Dinasnya yang relatif baru, Freddy menjelaskan, saat pembahasan di Badan Anggaran, dewan menerima pengajuan dari eksekutif untuk pengadaan mobil dinas.

"Saat itu, mengingat kondisi keuangan daerah, DPRD melalu Bangar menyetujui pengadaan mobil dinas baru tersebut dengan cara sewa sehingga lebih efisien, karena tidak membutuhkan anggaran pemeliharaan yang ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa," kata Freddy. (eri)