Penerimaan Pajak 2024 Kurang 7,4 Persen, Bappenda Cimahi Optimis Capai Target

 

Ilustrasi Pajak

Kota Cimahi

polkrim-news.com || Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp216 miliar pada tahun 2024. Hingga pertengahan Oktober, Bappenda telah mengumpulkan sekitar Rp200 miliar, masih kurang Rp16 miliar atau sekitar 7,4 persen untuk mencapai target tahunan.

Kepala Bappenda Kota Cimahi, Mochamad Ronny, menyatakan pencapaian ini cukup positif hingga triwulan ketiga. 

Ia optimis Bappenda dapat memenuhi target pada sisa waktu yang ada. "Masih ada waktu yang akan kita optimalkan, saat ini semua jenis pajak masih berjalan sesuai rencana," kata Ronny, Kamis (24/10/2024).

Ronny menjelaskan bahwa target pajak Kota Cimahi tahun ini meningkat 13% dibandingkan tahun lalu, dari Rp203 miliar menjadi Rp216 miliar. 

Meski begitu, ia yakin seluruh sektor pajak masih sesuai jalur untuk mencapai target. "Kami optimis target tahun ini akan tercapai, bahkan mungkin melampaui, tentunya dengan dukungan semua pihak," ucapnya.

Menurut Ronny, pajak hiburan mencatatkan realisasi terendah, yaitu Rp68 juta dari target Rp291 juta. 

Ia menyebut bahwa kondisi politik tahun pemilu mempengaruhi kegiatan hiburan, seperti konser musik, yang lebih jarang diadakan, sehingga pendapatan pajak dari sektor ini turut terdampak. 

"Biasanya, pajak hiburan dari penjualan tiket adalah 10%, namun karena event hiburan berkurang, pendapatan pajak juga terpengaruh," tuturnya.

Selain itu, beberapa tantangan lain juga dihadapi Bappenda, khususnya dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski PBB telah mencapai 103% dari target, beberapa objek pajak belum diketahui pemiliknya, dan terdapat kendala terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda. 

"Potensi pajak dari objek yang belum teridentifikasi ini belum bisa diserap," ujar Ronny.

Ronny menegaskan bahwa pajak adalah sumber pendapatan daerah yang penting, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. 

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan lain guna memperkuat kas daerah. (eri)