Barito Timur,
Pj Bupati Barito Timur, Bisa melihat Desa Dambung Sebagai Sebuah Kesatuan Yang Tidak terpisahkan Dari Kabupten Barito timur Berlandaskan Azas Kepatutan dan Keadilan Serta Nilai Historisnya.
polkrim-news.com || Koordinator Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D) Ingkit BS Djaper mengungkapkan, hingga bulan keempat menjabat sebagai PJ Bupati Barito Timur, pihaknya belum melihat progres pembahasan atau penyelesaian masalah Desa Dambung oleh Indra Gunawan.
"Yang pasti sampai sejauh ini, kami belum melihat progres terkait penyelesaian atau perihal lain untuk penyelesaian Desa Dambung. Masih menjadi tanda tanya besar, apakah masih bisa dilakukan atau tidak, paling tidak separuh desa dambung harusnya dapat dikembalikan ke pangkuan gumi jari janang kalalawah sebagai pewaris dan pemilik tanah leluhur bawo tersebut," katanya, Jumat, 26 Januari 2024.
Ingkit kembali menyampaikan harapannya agar Pj Bupati Barito Timur bisa melihat Desa Dambung sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari Barito Timur berlandaskan azas kepatutan dan keadilan serta nilai historisnya.
"Apa yang kami sampaikan ini bukan tanpa alasan karena banyak situs sejarah bawo dan situs leluhur di daerah tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, usai dilantik sebagai PJ Bupati Barito Timur di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 25 September 2023, Indra Gunawan dicegat oleh Koordinator MP3D Ingkit BS Djaper dan Adie Abdianoor yang menyampaikan harapan agar kepala daerah yang baru ini dapat memperjuangkan kembalinya Desa Dambung ke wilayah Barito Timur.
"Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) pertama untuk Pj kebetulan beliau berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang membidangi administrasi dan kewilayahan, artinya beliau sudah mengetahui ada tuntutan masyarakat Barito Timur supaya wilayah Dambung itu dikembalikan ke Provinsi Kalimantan Tengah karena Undang-Undang nomor 5 tahun 2002 itu sudah jelas Dambung masuk Kalimantan Tengah dan masuk Kecamatan Dusun Tengah di Barito Timur, bukan masuk Kecamatan Bintang Ara di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan," ujar Ingkit saat itu.
Dia melanjutkan terbitnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata kewilayahan yang memasukkan Dambung sebagai bagian dari Kabupaten Tabalong merugikan Kalimantan Tengah, khususnya Barito Timur.
"Itu yang harus diselesaikan oleh kementerian karena itu tanah leluhur kami, asal-usul orang Maanyan orang Lawangan itu dari sana, kalau tidak diperjuangkan berarti Pj Bupati berkhianat kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan ini akan berdampak juga kepada beliau karena ini sumpah terhadap leluhur kita juga," tegas Ingkit.
Sementara itu Koordinator MP3D lainnya bernama Adie Abdianoor mengatakan, masalah Dambung akan menjadi ujian bagi Indra Gunawan sebagai Pj Bupati Barito Timur.
"Karena kementerian akan menilai apakah Pj Bupati yang dikirim ini bisa memberikan pengaruh bagus untuk Kalimantan Tengah atau tidak," ujar Adie.
Tuntutan MP3D tersebut saat itu didukung oleh Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio. Dia juga berharap kehadiran Indra Gunawan dapat memberikan angin segar atas perjuangan masyarakat Barito Timur mengembalikan Dambung ke wilayah Kalimantan Tengah.
"Sebagai orang yang berpengalaman mengelola kewilayahan dan memiliki jaringan di pemerintah pusat, kami berharap beliau mampu membantu menyelesaikan masalah Dambung agar kembali lagi masuk wilayah Barito Timur atau Kalimantan Tengah," ucapnya.
Nursulistio menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan tokoh masyarakat, para birokrat senior, pensiunan, pejabat daerah serta LSM agar Dambung kembali menjadi bagian Barito Timur namun upaya tersebut belum berhasil.
"Harapan kami juga dengan kehadiran beliau komunikasi (ke pemerintah pusat) tentu lebih mudah, kemudian kesulitan-kesulitan dan kondisi yang terjadi di daerah ini mudah sampai dan mudah-mudahan juga mendapatkan perhatian yang segera dari pemerintah pusat apalagi yang penanganannya harus oleh pemerintah pusat seperti masalah Dambung,"jelasnya.
Posting Komentar