Palangka Raya,
polkrim-news.com || Calon pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) Provinsi Kalimantan Tengah, Gelar pertemuan perdanan sekaligus ramah tamah antar anggota yang bertempat salahsatu rumah makan di Kota Palangka raya pada senin, (15/1/2024)
Pertemuan ini bertujuan untuk ajang perkenalan bagi setiap pengurus BAIN HAM Provinsi Kalteng, sekaligus memberikan pemahaman bagi setiap anggota agar paham tujuan dari didirikannya lembaga yang bergerak di bidang hukum tersebut.
Adapun pada kesempatan itu salah satu jajaran ketua DPW BAIN Ham Kalteng Juanda menjelasakan, tujuan dari hadirnya lembaga yang bergerak dibidang Hukum ini, merupakan suatu corong yang dapat menawarkan solusi-solusi hukum khususnya bagi masyarakat lemah yang sedang berhadapan dengan kasus hukum. Selain itu melalui lembaga ini nantinya dapat memberikan pendidikan hukum non formal agar memberi pemahaman tentang hukum kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi ketimpangan hukum atau ketimpangan hak asasi manusia di Kalimantan Tengah.
"Lembaga ini kami dirikan di Kalimantan Tengah, agar nantinya dapat memberikan pemahaman hukum untuk masyatakat dan juga memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang lemah. Sehingga hukum di Bumi tambun bungai ini dapat dapat kita tegakan dengan adil" Terang Juanda.
Semantara itu di tempat yang sama Pdt.Bobo Wanto V.Baddak salah satu jajaran ketua menambahkan, edukasi yang nantinya akan diberikan oleh BAIN HAM kalteng kepada masyarakat akar rumput bertujuan agar masyarakat lebih melek lagi tentang hukum dangan harapan nantinya jumblah pelanggar hukum di Kalimantan Tengah juga akan semakin berkurang.
"Tujuan utama Bain Ham di Kalimantan Tengan sebenarnya untuk meberikan edukasi bagi masyarakat tentang hukum, sehingga paling tidak masyarakat paham posisi mereka didalam hukum baik itu perdana maupun perdata" Tutup Bobo.
Adapun setidaknya ada 8 poin untama yang menjadi program yang ditawarkan oleh BAIN HAM yaitu antara lain :
1. Melakukan pendidikan Hukum
2. Pendampingan hukum
3. Edukasi hukum
4. Sekolah hukum non formal
5. Analisis hukum
6. Mencetak praktisi hukum
7. Menegakan hukum
8. Mengawal penegakan hukum
(FR)
Posting Komentar