Kota Cimahi, Jawa Barat.
polkrim-news.com || Edi Kanedi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari fraksi Demokrat, menegaskan bahwa usulan dari masyarakat yang tidak ada dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) Pemerintah Kota Cimahi, usulan tersebut akan diserap terlebih dahulu.
Hal itu diungkapkan dalam menggelar reses persidangan III yang dihadiri oleh Konstituennya dari RW 14 dan 31 Kelurahan Melong sebanyak 250 lebih, digelar di Cafe Angkringan 267 Cijerah, Jl. Raya Cijerah No. 267, Bandung Kulon, Kota Bandung, Sabtu (5/11/2023).
Menurut Edi, usulan masyarakat sangat memungkinkan seperti PJG, atau PJU sangat memungkinkan, karena jika usulan masyarakat yang sangat memungkinkan seperti PJU, PJG saya akan dimintakan kepada pihak Pemerintah Kota Cimahi, tetapi bila ada program usulannya yang tidak nyambung dengan yang ada di SPD, tentunya akan diserap seperti itu.
Seperti misalnya usulan yang tidak ada di SPD yaitu masalah sumur yang dahulunya adalah program dari Pemerintah Kota.
“Tapi sekarang bagiannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi kalau memang masyarakat sangat perlu seperti kemarin kemarau panjang, membuat kekeringan, tapi tetap saya akan berusaha melalui pemerintah Kota untuk disampaikan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat,” terang Edi kembali.
Karena kata Edi, tidak menutup kemungkinan usulan tersebut akan muncul kembali disebabkan yang dirasakan oleh masyarakat.
“Sudah sebegitu sulitnya air bersih dirasakan oleh masyarakat dalam musim kemarau panjang, sampai akhirnya harus beli, atau meminta kepada partai politik,” ungkapnya.
Itu pun menurut Edi, usulan-usulan dari masyarakat RW 14 dan 31 rata-rata terkait masalah pembangunan jalan lingkungan.
“Memang yang muncul dari usulan masyarakat itu terkait masalah jalan lingkungan yang belum terakomodir semuanya, dan masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memang mereka membutuhkan KIS dan KIP yang gratis dibantu oleh Pemerintah,” lanjut Edi.
Jadi lanjut Edi, Pemerintah wajib menyediakan kembali kuotanya.
“Tapi karena kalau pengusul mungkin kondisinya dari sejahtera menjadi menurun, sehingga butuh bantuan tersebut,” paparnya.
Begitu pula pokok pikiran (Pokir) anggota dewan kata Edi sudah dilaksanakan, seperti air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Memang didaerah kami sudah ada PDAM yang dibikin oleh RW, tetapi pembangunan air bersih tempatnya belum memadai menurut kacamata saya, seperti apakah harus diperlebar atau lebih diperdalam,” pungkas Edi. (eri)
Posting Komentar