Pj Bupati Bartim: "Perubahan RAPBD Bartim 2023, Merupakan Piranti Anggaran untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Daerah"

Pj Bupati Bartim: "Perubahan RAPBD Bartim 2023, Merupakan Piranti Anggaran untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Daerah"

Barito Timur,

"Tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Barito Timur tahun 2023 adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, stunting dan kemiskinan ekstrim," ungkap Indra.

polkrim-news.com || Pejabat (Pj) Bupati Barito Timur Indra Gunawan menyampaikan pidato pertamanya sejak dilantik, dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Barito Timur, Selasa, 26 September 2023.

Pidato tersebut merupakan pengantar atas pengajuan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2023.

Dalam pidato pengantar tersebut Indra Gunawan mengatakan rancangan Perubahan APBD Barito Timur  2023 merupakan piranti anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan keterpaduan antara seluruh kegiatan dan program pembangunan termasuk yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Barito Timur 2023 yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan perekonomian daerah.

"Tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Barito Timur tahun 2023 adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, stunting dan kemiskinan ekstrim," ungkap Indra.

Itu sebabnya, lanjut dia, perlu sinkronisasi antar seluruh perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pembangunan daerah.

Hali itu dilakukan agar lebih banyak diarahkan pada program dan kegiatan untuk menunjang pembangunan yang terintegrasi antar SKPD guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan.

Masih kata Indra, berdasarkan KUPA serta PPAS Perubahan APBD 2023 yang sudah ditandatangani bersama dan setelah dilakukan rasionalisasi target pendapatan khususnya pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat maka pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar sebesar Rp1.112.375.558.245, menjadi Rp972.196.758.202 atau berkurang sebesar Rp140.178.800.043.

Kemudian alokasi anggaran belanja daerah yang semula sebesar Rp1.162.433.763.366, menjadi Rp1.202.208.805.241 atau bertambah sebesar Rp39.775.041.875.

"Pembiayaan, berdasarkan target pendapatan dan rencana belanja daerah, maka pada Rancangan Perubahan APBD 2023 untuk menutupi defisit anggaran bersumber dari pembiayaan netto semula sebesar Rp61.333.205.121, menjadi Rp241.287.047.039 atau bertambah Rp179.953.841.918 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA hasil final Audit BPK-RI tahun anggaran 2022," jelas Indra. (H.Suriansyah).