R Jarum, SE., Desak Copot PLT Kadis DPUPR Kota Cirebon: "Tidak becus bekerja, saatnya Pemuda Kota Cirebon Bergerak"

"Bila dibiarkan begini, kami Pemuda Kota Cirebon bergerak,” tegasnya.

R Jarum, SE., Ketua DPD KNPI Kota Cirebon.

Kota Cirebon,

"Jangan mau jabatan, tunjangan dan gajinya saja. Sementara kerjanya ogah-ogahan. Kan ini repot, kalau pejabat tidak menjalankan aturan dan tugasnya bisa menimbulkan kegaduhan di Kota Cirebon,” paparnya.

polkrim-news.com || Profesionalisme Plt Kepala Dinas DPUPR Kota Cirebon mulai menjadi sorotan publik khususnya para aktivis muda Kota Cirebon.

Anggaran pembangunan Gedung Pemuda (KNPI) sudah tersedia hingga saat ini, namun belum ada kejelasan.

Hal itu yang memancing para pemuda di Kota Cirebon meminta Plt Kadis PUPR untuk segera dicopot dari jabatannya.

“Cek saja kinerja dari Plt Kadis PUPR dan jajarannya ini seperti apa? Masa anggarannya ada untuk pembangunan Gedung Pemuda tapi tidak kunjung terlaksana. Jika begini kerjanya namanya tidak becus dan merugikan para pemuda," Ujar R. Jarum, SE., Ketua DPD KNPI Kota Cirebon kepada sejumlah awak media, Selasa (26/09/2023).

Tentu, kepala daerah dan DPRD harus segera melakukan evaluasi. Jika memang perlu, segera copot Plt Kadis PUPR. Karena mengakibatkan kegaduhan.

"Bila dibiarkan begini, kami pemuda Kota Cirebon bergerak,” tegasnya.

Harusnya, kata Jarum, kinerja dan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 serta PP Nomor 18 Tahun 2016.

Kemudian juga ada diatur dalam Permendagri Nomor 50 dan 70 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 87 Tahun 2021 tentang SOTK jelas mengatur tentang tugas dan fungsi ASN sudah sangat jelas.

DPD KNPI KOTA CIREBON 

Sehingga, seluruh ASN harus mempedomani aturan-aturan tersebut dalam menjalankan kinerjanya.

“Jangan mau jabatan, tunjangan dan gajinya saja. Sementara kerjanya ogah-ogahan. Kan ini repot, kalau pejabat tidak menjalankan aturan dan tugasnya bisa menimbulkan kegaduhan di Kota Cirebon,” paparnya.

Lanjut Jarum, Bagaimana dengan program pembangunan lain yang bersentuhan langsung di masyarakat. Tentu, ini harus menjadi perhatian serius kepala daerah dan DPRD. Aparat penegak hukum juga harus tau, agar tidak terjadi pembiaran atas kinerja para Kepala Dinas.

“Kami meminta Plt Kadis PUPR dicopot atau pemuda bergerak. Bila perlua kami akan evaluasi melalui hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat," cetusnya.

Bagaimana mau membangun Kota Cirebon, Kantor KNPI yang sudah jelas ambruk saja tidak mampu membangunnya.

"Dalam waktu dekat jika melihat kondisi yang ada kita minta audit investigasi terkait beberapa hal yang kami lihat. Patut di duga banyak kejanggalan dalam menggunakan uang negara. Jangan remehkan kami atas dugaan beberapa perkeliruan atas hal tersebut diatas,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Plt Kadis PUPR dan jajaranya. (A-85)