Kabupaten Garut, Jawa Barat.
polkim-news.com || Kami FPPG akan terus berdiri tegas, berjuang dan berpikir melawan para oligarki kapitas yang hanya memanfaatkan rakyat dan menghambur-hamburkan anggaran rakyat untuk hanya perjalanan dinas disaat rakyat sedang dilanda kemiskinan dan kekeringan, tegas Ketua FPPG Asep Nurjaman di Sekretariat. Sabtu (2/9/2023).
Ada sederetan nama – nama pejabat Pemda Garut yang sering mundar mandir ke luar negeri, selama di Pimpin Bupati Rudy – Helmi dua Periode. Jadi kalau kunjungan kerja antar provinsi itu sudah tidak asing lagi. Bahkan kunjung dinas (Kunker) kalau menurut penilaian kami adalah suatu hal yang di tunggu – tunggu, kenapa tidak, lha wong semuanya sudah di jamin, mulai A sampai Z sudah di biayai oleh anggaran APBD, mau apa lagi “, ujarnya.
Kami bukan tidak setuju dengan adanya program kunjungan (Kunker), baik itu kunjungan ke luar negeri maupun di dalam negeri, itu sudah lumrah, ” Teu Aneh “, imbuhnya.
Tetapi yang menjadi persoalan hari ini, kembali kepada regulasi, aturan mainnya yang mewajibkan kunjungan itu dalam kontek apa ? Harus ada pengkajian secara mendalam, ” Rek naon, rek kumaha, rek dikumahakeun, jeng rek naon anu dilakukan, hasilna kumaha, eta teh kudu apaleun masyarakat, (mau apa, mau bagaimana, mau dibaimanakan, Hasilnya bagaimana, masyarakat perlu tahu) dan apa yang mau dilakukan minimal DPRD harus tahu ,ucap Asep.
Iya, intinya FPPG menilai, setiap kunjungan dari sisi kepentingan Pemerintahan Daerah Garut, ataupun yang dilakukan oleh anggota legislatif pada umumnya tidak relevan pada kenyataannya.
Menanggapi perihal kunjungan keluar negeri, Asep mengatakan, ” sejauh ini Kami tidak yakin bahwa agenda kunjungan sudah masuk pada draf rencana anggaran daerah. Ini perlu ada pendalaman materi, uji petik materi, idealnya Bupati terlebih dahulu merencana bantuan dana bawahan (RBDB), setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“ Wajib melakukan rencana RBDB dulu, itu poin pertama setelah itu baru membahas penyusunan rancangan KUA – PPAS, jadi semua tahu apa yang direncanakan dan dikerjakan Eksekutif maupun Legislatif, coba cek di bidang hukum Pemda “, ujar Asep kepada awak media.
Nah, persoalan perjalanan dinas keluar negeri yang sekarang menjadi perbincangan judulnya bagus ” Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim ” ke sejumlah Negara, tetapi ada tidak di dalam pembahasan sebelumnya, coba oleh wartawan tanya anggota Legislatif pinta satatemennya, sejauh mana anggota DPRD mengetahui hal ini, ditegasnya.
” Intinya selama Perjalanan Keluar Negeri itu sesuai dengan aturan yang berlaku, kami dukung. Tetapi kalau tidak berpijak pada aturan maaf – maaf, Kami FPPG akan terus bergerak demi menjunjung tinggi transparansi hukum di negara ini “, pungkasnya.(mail)
Posting Komentar