Tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
Kabupaten Sukabumi, Jabar
polkrim-news.com || Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyampaikan pendapat akhir pada rapat Paripurna DPRD, atas dua Raperda, tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, di Aula Utama DPRD, Kamis (17/3/2023).
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dalam sambutannya mengatakan, amanat pasal 37 UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan LP2B dan PP No 12 Tahun 2012 tentang insentif, maka dengan ini diubah dan disesuaikan.
"Dalam raperda diatur terkait pemberian insentif kepada petani, yang menetapkan lahan sawahnya sebagai LP2B dan sistem informasinya," katanya.
Masih kata Bupati, pengaturan tersebut bertujuan untuk pengendalian LP2B, guna menjamin ketersedian lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Sehingga tercipta ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Sukabumi.
"Raperda yang dibuat oleh anggota DPRD ini telah melalui serangkaian proses mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai dengan penyampaian fasilitasi kepada gubernur jawa barat. selanjutnya, rapat paripurna persetujuan bersama raperda yang di gelar ini tidak lain untuk memberikan dasar hukum yang jelas," ucapnya.
Selanjutnya Bupati menjelaskan, keputusan tersebut merupakan proses dari setiap kebijakan yang dibuat dan diyakini bisa memberikan manfaat yang cukup besar.
"Terutama pada sisi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat," jelasnya.
Lanjut Bupati mengungkapkan, pemerintah daerah menyambut baik dengan adanya Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Karena pokok substansinya telah memenuhi materi, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
"Kami berharap pada pembahasan raperda bersama antar legislatif dan eksekutif ada penyempurnaan yang bersifat normatif yuridis dan juga menampung aspirasi yang bersifat muatan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pintanya.
Lebih lanjut Bupati Marwan menegaskan, Pemkab Sukabumi telah memiliki Perda No 10 Tahun 2015, tentang ketertiban umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2018, tentang perubahan atas Perda No 10 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
"Dengan adanya Raperda perubahan tersebut bisa lebih menegakan Perda dan peraturan kepala daerah menjadi lebih efektif sehingga tujuan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat bisa terwujud yang berdampak positif," pungkasnya.
Posting Komentar