Nur Sulistio: "Anggota BPD harus membangun kerjasama yang baik untuk membangun Desa"

Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Sulistio

"BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD) SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA, MAMPU MEMBERIKAN KONTRI BUSI DAN  MENJAGA KEBERSAMAAN SERTA MENYERAP ASPIRASI YANG BERKEMBANG DIMASYARAKAT DESANYA"

KAB. BARITO TIMUR, KALTENG.

polkrim-news.com || Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Sulistio berharap kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik Bupati , agar bersinergi dengan Kepala Desa (Kades) dan jajarannya, untuk membangun desanya. 

Hal tersebut disampaikan Sulistio usai menghadiri pelantikan 179 orang Anggota BPD dari 35 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum Mantawara, Tamiang Layang, Selasa 31 Januari 2023.

Dirinya juga menyampaikan ucapan selamat selamat dan sukses bagi anggota BPD periode 2023-2029 yang baru dilantik dan ucapan terima kasih juga kepada BPD yang sudah berakhir masa jabatannya.

"Tentunya kita banyak menaruh harapan kepada Badan Permusyawaratan Desa ini sebagai Mitra kepala Desa di Desa agar kiranya mampu memberikan kontribusi, menjaga kebersamaan dan mewakili aspirasi masyarakat di tingkat desa untuk membangun dan mengawal bersama-sama Kepala Desa," ucap Nursulistio.

Menurut politisi dari partai Golkar ini, anggota BPD atau badan ditingkat desa yang sejenis dengan DPRD di tingkat Pemerintah Kabupaten diharapakan dapat menjadi sebuah perpanjangan tangan dan kemitraan yang bagus antara DPRD kabupaten dengan BPD tingkat desa.

"Saya harapkan juga kawan-kawan BPD bersama-sama menjaga keharmonisan, kerukunan, ketentraman dan kekompakan di lingkungan desanya masing-masing. Dengan keberadaan mereka lebih menguatkan kebersamaan," harapnya.

Nursulistio juga mengingatkan bahwa perlunya bersinergi dan saling berkoordinasi.

"Kita tidak menutup pintu, silahkan kawan-kawan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kita berkaitan dengan apa yang kira-kira menjadi prioritas pembangunan agar yang tidak tercover di desa, kita bisa bicarakan di tingkat kabupaten sesuai dengan wewenangnya masing-masing," pungkasnya. (Hj.Arbaiyati).