Aktivis aktiv, H. Sambudi Ketua Ormas BMI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Cirebon.
Kab. Cirebon, Jawa Barat.
Sambudi: "Saya akan kawal kasus pajak desa hingga tuntas"
polkrim-news.com || Perkara dugaan pengemplangan dana desa baru-baru ini menjadi banyak perhatian aktivis dan masyarakat Kabupaten Cirebon.
Sebut saja Aktivis aktiv, H. Sambudi Ketua Ormas BMI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Cirebon kembali mempertanyakan kasus penggelapan pajak dana Desa yang tahun lalu sempat menghebohkan Kabupaten Cirebon.
Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara puluhan miliar yang di anggapnya mandeg tidak ada kejelasan perkembangan kasusnya.
Hal tersebut di ungkapkannya di kediamannya di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, Selasa (15/11/2022).
Menurutnya, dalam penanganannya perkara ini cukup ganji, karena sampai saat ini kasus tersebut di anggap olehnya tidak ada perubahan signifikan.
"Siapakah aktor intelektual di balik semua itu," ujar Sambudi.
Setelah satu tahun lanjut dirinya, penanganan kasus penipuan pajak dana desa yang telah merugikan negara dan sampai saat ini belum juga ada hasilnya.
"Maka kami meminta kejelasan dan ketegasan kejaksaan yang telah menyidik kasus tersebut. Kasus penggelapan pajak dana desa yang dilakukan oleh oknum pendamping desa dengan cara memberikan iming-iming cashback kepada oknum Kuwu adalah perbuatan yang tidak bisa dianggap biasa. Ini merupakan kasus yang sangat merusak tatanan pemerintahan desa. Tetapi, kasus yang tergolong berat ini kok sampai sekarang belum ada hasilnya," ungkap Sambudi yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Gempol.
Masih kata Sambudi, perkara ini di anggap berat karena yang melakukan adalah oknum pendamping Desa ditambah telah merugikan miliaran rupiah uang negara. Pendamping Desa itu kan seharusnya mempunyai komitmen meningkatkan SDM pemerintah Desa, bukan malah ikut mengeruk dana Desa dengan cara menggelapkan uang pajak. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, miliaran rupiah dari ratusan Desa," sambungnya lagi.
Bukan hanya itu katanya, dirinya menduga oknum pendamping desa yang terlibat adalah orang-orang yang berafiliasi pada PKB dan turut menyumbang peningkatan suara PKB di pemilu 2019 kemarin.
Ada juga pendamping desa yang nyaleg tahun 2019 melalui PKB.
"Saya menduga, pendamping Desa dikondisikan secara TMS untuk pemenangan PKB. Hadirnya kepala kejaksaan yang baru, saya sangat berharap agar kasus tersebut segera ada peningkatan. Korupsi tidak berdiri sendiri, pasti punya rantai. Kami sangat mengapresiasi kejaksaan apabila berhasil mengungkap rantai korupsi pajak dana Desa," jelasnya.
Dirinya berpesan, hargailah masyarakat yang masih menghormati aparat penegak hukum, karena jika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum, maka jangan kaget kalau ada gerakan-gerakan yang masif terhadap proses2 hukum yang dimain-mainkan. (*)
Posting Komentar