Bandung, Jawa Barat.
polkrim-news.com || Aliansi Pengusaha Kabupaten Bandung lahir untuk kebutuhan lancarnya usaha pengadaan barang dan jasa, khususnya di bidang jasa konstruksi.
Aliansi Pengusaha juga sekaligus mengisi terjadinya mati suri atau stagnanya asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Bandung.
Era peralihan Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 tentang LSBU. SKKA LPJK tingkat Provinsi ditarik ke pusat, terkait pembuatan sertifikat badan usaha SBU dan SKA.
SKT sertifikat profesi secara digital, otomatis fungsi dan peran asosiasi kurang berfungsi termasuk di daerah kota dan kabupaten. Padahal selama ini komunikasi Pemerintah dan pengusaha, tentang jasa konstruksi melalui Asosiasi.
"Untuk pelaku usaha saat ini lagi terpuruk, ketika pengusaha harus mengikuti perijinan, tata kelola lelang secara digital, pekerjaan susah akibat program refokusing," ujar Dindin Kicho Ketua terpilih kepada Polkrim, Rabu (12/10/2022).
Menurutnya, pengurangan anggaran di segala bidang akibat covid-19, di perparah dengan pekerjaan sangat berkurang.
"Kuehnya sedikit, yang mengharapkan pekerjaannya banyak. Dengan berhentinya mendapatkan pekerjaan selama 2 tahun pengusaha banyak yang gulung tikar. Sekarang ok sudah mulai normal, tetapi untuk memperpanjang SBU saja mereka kelimpungan," jelasnya.
Aliansi Pengusaha Kabupaten Bandung berharap, pemerintah harus berpihak ke pengusaha lokal yang sudah sekarat.
"Sudah menjadi rahasia umum kueh terbatas dibagi-bagi kepada anggota dewan, oknum penegak hukum dan yang dekat dengan kekuasaan. Pengusaha diibaratkan petani, hanya jadi petani penggarap, perusahaan hanya dipakai, alias dipinjamkan perusahaannya. Mau sampai kapan," papar Dindin.
Di sela-sela rapat sesepuh, Pengusaha Haji Pepe dan H Dedi Kastam mengingatkan pemerintah harus melek akomodasi pengusaha lokal.
"Karena kalau orang lapar bisa berbuat apa saja, ini baru gerakan moral," ujarnya. (Yus)
Posting Komentar