Sumber : Jurnalis Polkrim | Editor: Arief
Daus Cobra: Professionalisme Konsultan dan Pengawas Proyek TPT BBWSC di Desa Cilamaya Hilir Patut dipertanyakan
Kab. Subang, Jawa Barat.
polkrim-news.com || Proyek Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya, Dusun Kamurang RT/RW 02/02, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, banyak menimbulkan pertanyaan publik.
Daus Kobra, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gival, menyoroti dan mempertanyakan fungsi konsultan BBWSC dalam perencanaan kontruksi dan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB), serta sejauh mana pengawasan dalam pelaksanaan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kamurang.
"Apabila tugas pokok dan fungsi (tupoksi) konsultan dan pengawas di lapangan bisa melakukan kontrol dengan baik maka proyek TPT di Dusun Kamurang ini tidak akan mengalami ambruk hingga 2 kali," jelas Daus Kobra.(02/07/2022)
Daus memperlihatkan pasir yang digunakan untuk memasang batu kali, baik untuk pondasi maupun untuk TPT tidak sesuai standar, karena menggunakan pasir urug yang diperuntukan pengurugan dasar pondasi.
"Ini salah satu contohnya, pasir ini tidak sesuai untuk pemasangan batu batu, selain itu juga tanah lumpur atau basah tidak boleh untuk mengurug tanggul yang ambrol karena justru akan menjadi beban tanggul tersebut. Jadi saya pertanyakan fungsi pengawas di lapangan, karena seharusnya saya investigasi pengawas. Bahkan pelaksana proyek pun tidak ditempat dan pekerja dalam memasang batu kali tidak dibekali gambar TPT jadi hanya berdasarkan kira-kira saja , " ujar Daus.
Daus menegaskan ada sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek TPT di Dusun Kamurang tersebut, diantaranya tidak ada papan nama, pra kerja tidak melaksanakan sosialisasi sehingga tiga bangunan terdampak proyek dibiarkan rusak, kontruksi adukan menggunakan pasir urug, mesin molen tidak digunakan, penggunaan semen merk padang, pelaksana proyek dan pengawas tidak ada dilapangan, tidak ada pembentukan tanggul, tanah lumpur dijadikan matrial urugan bibir sungai, pemasangan TPT tengahnya tak menggunakan adukan, tetapi hanya dipasang batu bercampur tanah.
Daus Kobra berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek harus mengadakan evaluasi atas kinerjanya masing-masing. Pihak yang berwenang baik itu Aparat Penegak Hukum (APH), Direktorat Sumber Daya Air (SDA) dan Kementrian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini BBWS untuk meninjau proyek-proyek yang dinilai gagal oleh masyarakat.
Salah satu warga yang rumah dan tanah menjadi korban dari pembangunan Proyek BBWSC Ibu Nuraminah mengatakan, jika sebelum ada proyek ini luas tanah dari belakang kerumah itu 6 meteran.
"tanpa seijin saya itu pekerja, baik mandor ataupun pengawas proyek ga ada yg datang bicara ataupun ijin ke saya tau - tau main keruk tanah menggunakan Beko otomatis saya kaget. Saya sudah tua suamipun sudah meninggal saya berharap ada ganti rugi dari pihak yang punya proyek, sampai hari ini tidak ada kejelasan tentang ganti rugi, " ujarnya memperlihatkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Lain lagi dengan Pak Karsiman mengeluh dengan adanya proyek ini.
"Proyek ini sebelum nya itu ga ada sosialisasi apalagi koordinasi ke masyarakat mereka main gratak - grutuk aja padahal saya sudah bicara dengan pekerja yang terdahulu agar pengerjaan jangan sampai tanah warga terbawa sudah saya tunjukan titik nya, harusnya jangan di pasang miring gini itu pembangun TPT nya tegak lurus gitu jadi tanah warga ga ke ambil tapi mereka tetap aja ngeyel susah di bilangin. Saya berharap proyek sekarang pekerja yang bener kerja'an nya saya bersyukur kali dan tanggul di benerin tapi jangan merugikan masyarakat," ungkapnya. ( Eka )
Posting Komentar